LABUAN BAJO, FLORESMERDEKA.COM– Sebagian anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Manggarai Barat (Mabar), Nusa Tenggara Timur (NTT) meragukan dan mempertanyakan tata cara penanganan pasien covid 19 khususnya pasien yang sedang menjalani isolasi mandiri (Isoman).
Hal tersebut diungkapkan sejumlah anggota DPRD dalam sidang paripurna membahas Kebijakan Umum Anggaran Perubahan (KUA-P) APBD Tahun Anggaran 2021 yang digelar di Aula Kantor DPRD Kabupaten Mabar, Senin (26/7/2021).
Sejumlah anggota DPRD seperti Blasius Jeramun dari Fraksi Golkar, Blasius Janu dari Fraksi Hanura, Agustinus Jik dari Fraksi PDIP, Antonius Aron dan Inosensius Peni dari Fraksi PAN mempertanyakan jumlah dan cara penanganan pasien Isoman oleh pemerintah. Pasalnya, para anggota dewan mendapat banyak keluhan dari para pasien Isoman yang saat ini tersebar di kampung-kampung.
“Kami mendapat banyak keluhan dan pertanyaan dari masyarakat khususnya pasien isoman. Kami tidak tahu berapa jumlah dan apakah mereka mendapatkan pelayanan kesehatan atau tidak,” ungkap Blasius Jeramun dengan nada tinggi.
Hal senada diungkapkan oleh anggota DPRD, Blasius Janu dan beberapa anggota dewan lainnya. Selain mempertanyakan jumlah pasien Isoman juga tata cara penanganan seperti pemberian obat-obatan dan keberadaan pasien Isoman di mana saja.
Menanggapi pertanyaan para anggota dewan, Kepala Dinas Kesehatan, Paul Mami menjelaskan bahwa pemerintah sudah memberikan pelayanan dengan baik terhadap pasien Isoman yang sedang menjalani isolasi mandiri.
“Kami sudah mendata mereka dan memberikan pelayanan berupa pemberian obat-obatan seperti vitamin, ” ujarnya.
Ia juga menyebutkan, jumlah pasien Isoman sebanyak 1452 orang. Sementara itu pasien yang sedang diisolasi terdapat di RSUD Komodo, RSU Siloam dan GOR Labuan Bajo.
Sementara itu, Bupati Mabar, Edistasius Endi mengatakan, pemerintah sudah miliki data terkait pasien Isoman.
“Tidak mungkin pemerintah tidak punya data. Pemerintah saya pastikan punya data. Data itu dari hasil tracing terhadap pasien yang terpapar covid,” ujar Endi.
Ia pun meminta dinas kesehatan agar rincian data terkait pasien Isoman diserahkan kepada para anggota DPRD agar bersama-sama melakukan kontrol dan pengawasan.
Selain itu, Bupati Endi juga meminta Sekda, Dinas Kesehatan dan Bagian keuangan untuk menyerahkan semua dokumen terkait anggaran covid-19 dan data-data terkait lainnya kepada dewan agar dewan juga miliki data agar bersama-sama mengetahui dan mengawasi jalannya program pemerintahan di wilayah ini. (Kis)
