Pemda Mabar Akan Rumah-kan Tenaga Honda | FloresMerdeka

Home / Mimbar Demokrasi

Jumat, 16 Juli 2021 - 02:54 WIB

Pemda Mabar Akan Rumah-kan Tenaga Honda

Wabup Mabar dr. Yulianus Weng

Wabup Mabar dr. Yulianus Weng

LABUAN BAJO, FLORESMERDEKA.COM- Pemerintah daerah (Pemda) Manggarai Barat (Mabar), Nusa Tenggara Timur (NTT) berencana merumah-kan sebagian tenaga honor daerah (honda) di wilayah tersebut. Untuk itu, pemerintah telah membentuk tim khusus guna mendata dan mengevaluasi serta mengkaji jumlah dan kebutuhan tenaga honda pada masing-masing Organisasi Perangkat Daerah (OPD).

Hosting Unlimited Indonesia

Rencana pemerintah daerah mememberhentikan para tenaga honda demi mengatasi defisit anggaran atau keuangan daerah serta demi efektivitas pelayanan publik. Apalagi di tengah situasi pandemi covid-19. Namun demikian, rencana pemberhentian para tenaga kontrak daerah tersebut masih dalam proses pendataan dan evaluasi oleh masing-masing Organisasi Perangkat Daerah (OPD).

“Kebijakan Pemkab Mabar mengistirahatkan tenaga kontrak tidak populis. Tetapi kami harus lakukan demi efisiensi anggaran daerah. Langkah itu pasti akan dilakukan, tetapi untuk jumlahnya belum pasti karena tim masih bekerja,” ujar Wakil Bupati Mabar dr. Yulianus Weng kepada media, Kamis (15/7/2021).

Iklan Kementerian Agama

Wabup Weng menyebutkan, jumlah tenaga kontrak di Mabar tercatat mencapai 2.800 orang. Menurut dia, dari jumlah tersebut sebagian akan dirumahkan demi efisiensi anggaran dan efektifitas pelayanan publik. Ia mengatakan, tim khusus sedang bekerja di masing-masing OPD sehingga belum dipastikan berapa tenaga kontrak yang akan diberhentikan atau dirumahkan. Namun yang pasti pemerintah akan memberhentikan sejumlah tenaga kontrak yang selama ini dibiayai oleh APBD.

Dia menyebutkan, Bupati Manggarai Barat telah membentuk tim khusus untuk menjalankan tugas pendataan dan melakukan evaluasi di setiap OPD. Sementara itu, terkait indikator dan kategori tenaga kerja yang bakal diberhentikan masih dalam proses pengkajian.

“Apakah berdasarkan umur, ijasah atau kedisiplinan dan lain-lain, kita belum tahu,”tambahnya.

Wagub Weng juga menyebutkan, keuangan daerah yang dihabiskan setiap tahun untuk membayar para tenaga kontrak mencapai Rp.60 miliar. Sementara saat ini pemerintah menghadapi masalah yang berat karena sebagian besar anggaran digenjot untuk penanganan pandemi Covid-19. Ia pun menegaskan bahwa pemerintah Mabar tidak sewenang-wenang memecat atau merumahkan para tenaga kontrak. (kis)

Share :

Baca Juga

Demokrasi Mabar

Gempur Desa Terpencil, Duta “Misi” Dibekali 30 Unit Sepeda Motor

Agenda Parlemen

Hasil PCR, Dua Anggota DPRD Matim Negatif Covid-19
Polres Mabar Telisik Penyebab Kebakaran

Ham dan Lingkungan Hidup

Polres Mabar Telisik Penyebab Kebakaran

Demokrasi Mabar

Edistasius Endi: Kami Total Bangun Manggarai Barat
Sil Joni

Demokrasi Mabar

Ritual Pendaftaran dan Politik Mobilisasi Massa
Philips Fransiskus didampingi anggota fraksi PAN DPRD Sikka saat menampaikan permintaan maaf.(foto:Ist)

Mimbar Demokrasi

RDP Ricuh, Fraksi PAN DPRD Sikka Minta Maaf

Demokrasi Mabar

Sil Syukur Berjanji Sejahterakan Para Petani

Demokrasi Mabar

Paslon Edi-Weng: Mabar Bangkit Menuju Mabar Mantap