LABUAN BAJO, FLORESMERDEKA.COM- Pemerintah daerah (Pemda) Manggarai Barat (Mabar), Nusa Tenggara Timur (NTT) berencana merumah-kan sebagian tenaga honor daerah (honda) di wilayah tersebut. Untuk itu, pemerintah telah membentuk tim khusus guna mendata dan mengevaluasi serta mengkaji jumlah dan kebutuhan tenaga honda pada masing-masing Organisasi Perangkat Daerah (OPD).
Rencana pemerintah daerah mememberhentikan para tenaga honda demi mengatasi defisit anggaran atau keuangan daerah serta demi efektivitas pelayanan publik. Apalagi di tengah situasi pandemi covid-19. Namun demikian, rencana pemberhentian para tenaga kontrak daerah tersebut masih dalam proses pendataan dan evaluasi oleh masing-masing Organisasi Perangkat Daerah (OPD).
“Kebijakan Pemkab Mabar mengistirahatkan tenaga kontrak tidak populis. Tetapi kami harus lakukan demi efisiensi anggaran daerah. Langkah itu pasti akan dilakukan, tetapi untuk jumlahnya belum pasti karena tim masih bekerja,” ujar Wakil Bupati Mabar dr. Yulianus Weng kepada media, Kamis (15/7/2021).
Wabup Weng menyebutkan, jumlah tenaga kontrak di Mabar tercatat mencapai 2.800 orang. Menurut dia, dari jumlah tersebut sebagian akan dirumahkan demi efisiensi anggaran dan efektifitas pelayanan publik. Ia mengatakan, tim khusus sedang bekerja di masing-masing OPD sehingga belum dipastikan berapa tenaga kontrak yang akan diberhentikan atau dirumahkan. Namun yang pasti pemerintah akan memberhentikan sejumlah tenaga kontrak yang selama ini dibiayai oleh APBD.
Dia menyebutkan, Bupati Manggarai Barat telah membentuk tim khusus untuk menjalankan tugas pendataan dan melakukan evaluasi di setiap OPD. Sementara itu, terkait indikator dan kategori tenaga kerja yang bakal diberhentikan masih dalam proses pengkajian.
“Apakah berdasarkan umur, ijasah atau kedisiplinan dan lain-lain, kita belum tahu,”tambahnya.
Wagub Weng juga menyebutkan, keuangan daerah yang dihabiskan setiap tahun untuk membayar para tenaga kontrak mencapai Rp.60 miliar. Sementara saat ini pemerintah menghadapi masalah yang berat karena sebagian besar anggaran digenjot untuk penanganan pandemi Covid-19. Ia pun menegaskan bahwa pemerintah Mabar tidak sewenang-wenang memecat atau merumahkan para tenaga kontrak. (kis)
