LABUAN BAJO, FLORESMERDEKA-COM- Meskipun di tengah pandemi virus corona, namun Pemerintah daerah (Pemda) Manggarai Barat (Mabar), Nusa Tenggara Timur (NTT) menjamin keamanan para wisatawan yang berkunjung ke wilayah tersebut.
Wakil Bupati (Wabup) Manggarai Barat, dr. Yulianus Weng, M.Kes, menyampaikan hal itu ketika menerima kunjungan silahturahmi Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) RI, Hasto Wardoyo beserta rombongan di rumah jabatan (Rujab) Wabup Mabar, Senin (26/4/2021) malam.
Mantan Kepala Dinas (Kadis) Kesehatan Kabupaten Manggarai ini mengatakan, para wisatawan tak perlu kwatir mengunjungi Labuan Bajo karena kasus pasien terpapar covid-19 mengalami penurunan yang signifikan. Hal ini juga disebabkan karena tingkat kesadaran masyarakat untuk mengikuti protokol kesehatan sudah cukup baik. Selain itu, kegiatan vaksinasi terhadap para pegiat pariwisata, para guru, lansia dan pegawai di lingkup OPD juga gencar dilakukan.
“Wisatawan tidak perlu kwatir kunjungi Labuan Bajo. Kasus pasien terpapar covid-19 di wilayah ini menurun tajam. Tentu bukan berarti protokol kesehatan Covid-19 ditiadakan. Itu (protokol kesehatan) harus tetap menjadi kebiasaan rutin yang harus dijalankan,” kata dr. Weng.
Pada bagian lain Wabup Weng menyampaikan proficiat dan terima kasih atas kunjungan Kepala BKKBN berserta rombongan dalam rangka upaya percepatan penurunan stunting serta peningkatan pelaksanaan program bangga kencana.
Sementara itu, Kepala BKKBN, Hasto Wardoyo mengatakan, pihaknya punya perhatian besar terhadap NTT karena respon masyarakat NTT sangat luar biasa terhadap kontribusi bantuan dari pihak BKKBN.
“Banyak daerah yang kami kunjungi, tidak semuanya memiliki respon yang sama, bahkan ada yang menolak,” ungkap Hasto.
Dia menjelaskan, saat ini BKKBN memiliki program pendataan keluarga (PK21). Adapun kendala yang dihadapi yakni jumlah penduduk dan budget yang dianggarkan pemerintah masih kurang. Karena itu, belum semua terakomodasi dalam pendataan. Untuk itu ia berharap kerja sama dengan berbagai pihat terutama Pemda Mabar.
“Upaya percepatan penurunan stunting dan nasib tenaga Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana (PLKB), terutama yang non PNS harus menjadi perhatian bersama,” harap dia.
Terkait keluhan tenaga kontrak penyuluh lapangan KB, ia berjanji pihaknya akan mempertimbangkan hal ini untuk diangkat menjadi PNS atau setidaknya menjadi PPPK di lingkungan BKKBN. (Kis)
