Oleh: Kristian Anggur *
Cikal bakal kurikulum pendidikan nasional kita, lahir dari gen Orba. Gen hasil perkawinan sipil-militer, memiliki sifat keturunan yang amat militeristik! Lihat saja, kebiasaan hafalan, tabiat ini masih terbawa terus. Karakter dasarnya, siswa mesti bisa menjawab serempak. Serba seragam. Ini merupakan ciri khas prajurit saptamarga. Ingat! Praktek mengajar para guru Jadul, alias pengajar zaman old: semuanya otoriter. Feodal! Semboyan mereka; “Sayang anak, benci rotan. Di ujung rotan, ada emas.” Mulai dulu, kita semua alami. Sejak dari lembaga pendidikan dasar, kita dihadapkan dengan indoktrinasi kurikulum (wajib). GBPP (wajib), buku paket (wajib), pakaian seragam (wajib), organisasi OSIS dan PRAMUKA (wajib), lagu (wajib), gerak jalan (wajib), senam (wajib), apel bendera (wajib) dan kejar paket “wajib” lainnya.
Pembinaan dan pendidikan siswa-siswi kita, menurut Romo Mangunwijaya, sudah mirip barisan tentara-tentara kecil. “Kiri…, kanan! Kiri…, kanan! Kiri…, kanan.!” Slogan “wajib” ini dijalankan di bawah satu komando. Kurikulum pendidikan harus aman terkendali, atas perintah tegas panglima tertinggi, Cq Presiden RI (Soeharto). Selanjutnya, out put pendidikan rezim Orba diharuskan lagi menjalani proses “cuci otak” (brainwashing) dengan program “wajib” ikut penataran P4. “Wajib” Litsus. “Wajib” Prajabatan. “Wajib” Screening, dan “wajib” dibekali keterangan kelakuan baik polisi, dengan jaminan tidak terlibat G 30 S PKI/Partai Terlarang. Dan, harus (wajib) loyal di bawah satu orpol (GOLKAR) dan ormas onderbow-nya untuk memperkuat barisan kuningisasi “Beringin.”
Iklim belajar di lingkungan sekolah formal, dengan pola penyeragaman ala logika militer, adalah paralelisme dengan ketaatan total prajurit Saptamarga terhadap komando panglima perang. Negara dengan faham militerisme telah mengangkat para jenderal, mengkomandani hampir semua posisi strategis sampai ke bidang sipil, termasuk menteri yang menangani bidang pendidikan (P dan K). Penerapan doktrin militer pada kurikulum pendidikan ini menyulut pertikaian pendapat amat seru dalam setiap gelanggang diskusi dan debat publik.
Terutama setelah lengsernya Babe Suharto, reformasi pendidikan di Indonesia mulai diformat ulang. Secara frontal Romo Mangun menggugat, bahwa oleh lembaga sekolah formal rombongan belajar serempak dimobilisasi seperti kompi tentara dan batalyon tempur yang harus menjawab serempak (terhafal) dan bertindak tegas di bawah aba-aba perintah “wajib” guru yang mengkomandani kelas-kelas: “siaap, gerak! Hormat, gerak! Mengheningkan cipta, mulai! Marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing, mulai! …., selesai! Istirahat di tempat, gerak! Amanat inspektur upacara…, dst, dsb… barisan bubaaaar, jalaaaannn!!!”
Beberapa pakar dan tokoh pendidikan, sungguh menyesalkan penerapan system pendidikan nasional yang menekankan cara belajar hafalan secara seragam di tanah air. Menurut AM Rukky Santoso, sejak Orde lalu hingga sekarang, system belajar hafalan atau “memorisasi” dianggap sebagai kunci sukses untuk menentukan keberhasilan belajar siswa. Kehebatan menghafal dielu-elukan sebagai barometer untuk mengukur tingkat kecerdasan anak. Sehingga memorisasi diterapkan secara terpola dan sistematis bahkan menjadi ciri penentu kesuksesan siswa di sekolah-sekolah. Artinya, esensi pendidikan kita identik dengan “wajib” menghafal. Para peserta didik dituntut, agar mampu dan mahir menghafal, serta memiliki system memorisasi yang baik. Kecerdasan seseorang diukur dengan kemampuan mengingat. Standard kesuksesan yang ingin dicapai adalah hasil akhir berupa nilai tertinggi, prestasi, ranking, juara, atau lebih tepat lagi adalah ijazah dan gelar, yang pada saatnya nanti akan mendapat jabatan strategis. Sudah pasti, mereka juga akan menjadi penentu kebijakan pada lingkup kerjanya. Karena pendidikan kita berorientasi pada isi (content). Bukan pada proses! Sayangnya, menurut Santoso, bahwa memorisasi hanyalah produk mental saja, dengan kadar yang rendah bahkan terhitung primitif.
Soal perkara menghafal alias memorisasi ini, lagi-lagi, disayangkan oleh pakar pendidikan Indonesia, J. Drost. Menurut pastor Drost, S.J, kemampuan menghafal tinggi, tidak sama dengan kemampuan belajar tinggi. Sebab kemampuan menghafal hanyalah melatih daya ingat. Daya ingat, tidak berkaitan dengan kejenialan kreativitas bakat an sich yang lahir dari kedalaman diri anak. Akibatnya, anak yang hebat menghafal, NEM-nya lebih tinggi dari anak pandai, kendati pun anak berbakat kurang gesit menghafal. Sekolah yang hebat menghafal, tingkat kelulusannya lebih tinggi, ketimbang siswa yang mengutamakan pola proses.
Menurut Pastor Drost, mutu belajar rendah, bukan karena anak malas, tidak disiplin, atau pengajarnya bodoh. Tetapi karena 70% anak kita, digiring ke jalan yang salah. Mereka tidak diberi kesempatan untuk belajar sesuai minat, bakat, dan potensi intelektual mereka. Analisa Drost, bahwa kurikulum yang menekankan sistem memorisasi, hanya cocok untuk 30% anak yang pandai menghafal. Mereka nantinya lulus, diterima di Perguruan Tinggi. Mereka gol, karena sesuai dengan format pada kurikulum pendidikan memorisasi (hafalan). Sedangkan 70% anak biasa, dengan kemampuan rata-rata, yang tidak sanggup mengikuti system hafalan, dianggap bodoh. Kenyataan paradoks inilah, yang mencemaskan.
Lebih dari 70% mutu belajar anak Indonesia, dinilai amat rendah. Mereka dinilai bodoh, melalui sistem penilaian secara seragam. Berbanding terbalik dengan 30% anak yang pandai menghafal. Mereka dianggap cerdas. Padahal, justru karena tak ada sekolah yang cocok bagi pengembangan potensi diri mereka. Tidak heran, bila system hafalan justru menciptakan lebih dari 70% generasi yang gagal dan frustrasi. Kurang lebih 75% generasi frustrasi. Dengan kecerdasan emosional yang sudah hancur inilah, mereka diandalkan untuk membangun negara ini. Dengan nada prihatin, Drost mempertanyakan: “Dapatkah sebuah negara dibangun oleh generasi frustrasi?” Mungkin inilah awal dari semua malapetaka yang menghancurkan karakter manusia Indonesia (?)
Penerapan sistem hafalan di atas, turut mengubah format ujian dan standard penilaian yang ditentukan. Rombongan belajar, digiring seperti kerbau dicocok hidung. Tujuan instrusionalnya, agar siswa menjawab cepat, tepat, dan seragam pada lembaran jawaban yang telah disiapkan guru (sistem obyektif test): Misalkan, “Jawablah benar atau salah; pilihlah (pilihan ganda) atau lebih tepat tebaklah a, b, c dan d. (persis seperti menerka arti mimpi, mengadu untung menarik lotre atau mengisi kupon serta undian berhadiah). Sistem ujian, mirip perjudian. Siswa bisa saja lulus untung-untungan dengan nilai tinggi, belum terhitung kemungkinan nyontek, bocornya soal, dan factor X lainnya.
Sekolah bukan menguji proses belajar, seperti memahami cara mengerjakan tugas-tugas. Misalnya, menysusun karya ilmiah, yakni; bagaimana menentukan tema, judul, kerangka karangan, metodologi dan sistematika tulisan. Atau, memilih kata (diksi), menyusun kalimat, menempatkan tanda baca, mencari referensi, membuat headnote, bodynote, footnote, bibliografi, dst, mengetik, mengeditnya, dll, sampai pada cara mempresentasikannya lewat seminar dan diskusi. Tentu, akan jelas perbedaannya, ketika kita amati output-nya. Lulusan yang berprestasi karena jago hafal, hasilnya hanya pandai “bicara.” Orang-orang yang pandai bicara, tapi tidak memahami proses, cenderung memaksa kehendak, mencaci maki, melakukan ujaran kebencian, dan hoax sebagaimana yang kita baca di medsos akhir-akhir ini. Fitnah sering nyerocos dari mulut oknum yang tidak punya skill. Tidak bisa membedakan antara kritik dan fitnah. Oknum yang membanggakan ijazah atas hasil karya copy paste.
Siswa yang cerdas menghafal, sulit menuangkan gagasan lewat ketrampilan menulis (berliterasi), mencakar (numerasi), mengeksplorasi pikiran lewat eksperimen, penemuan sederhana, dan mengaplikasikannya dalam hidup harian. Sebab, hasil hafalan cenderung gampang lupa. Mudah hilang ditelan waktu. Itulah sebabnya, lulusan yang cerdas menghafal, susah menciptakan lapangan pekerjaan. Tetapi anak kreatif dan inovatif, yang terbiasa mengikuti pola proses, akan semakin termotivasi untuk lebih tekun.
Kreasi dan motivasi belajarnya berkembang, karena ia sangat memahami cara mengerjakannya. Kreativitas bakat yang terus mengeksplorasi ide dan gagasan yang mengalir, diekspresikan melalui karya-karya otentik dan original. Ketrampilannya berkembang berdasarkan pengalaman kerja yang telah dikuasainya. Maka, ia tidak cemas mencari lapangan pekerjaan. Sebagaimana system pendidikan ala Barat, yang dihargai adalah potensi, bakat, dan minat, yang kemudian diukur lewat hasil karya. Baru kemudian diikuti penilaian, ijazah dan dihargai dengan gelar akademik. Selanjutnya, ditempatkan pada jabatan yang berdasarkan prinsip: “the right man on the right place {menempatkan seseorang (di atas/sesuai) bidangnya. (bersambung)
Penulis: Pemerhati pendidikan dan penulis buku
