LEWOLEBA, FLORESMERDEKA.COM-Pelaksana Harian (PLH) Bupati Lembata,Dr. Thomas Ola Langoday mengatakan, ia akan mewakafkan dirinya untuk Lembata. Pernyataan PLH Langoday itu disampaikan saat menerima kunjungan kelompok anak muda yang tergabung dalam Front Mahasiswa Lembata Makasar Merakyat (Mata Mera), Kamis (22/7/2021) malam.
“Saya siap wakafkan diri untuk Lembata”, tandas Langoday yang diangkat menjadi PLH Bupati Lembata menggantikan Bupati Eliaser Sunur yang meninggal, Sabtu pekan lalu.
Kunjungan Front Mata Mera ini diwarnai dengan diskusi hangat seputar beberapa persoalan di Lembata.
Kelompok pemuda yang sering mengeritik kebijakan pemerintah lewat aksi unjuk rasa ini meminta Thomas mengutamakan prioritas pembangunan yang menyentuh kebutuhan dasar masyarakat di sisa waktu kurang lebih 10 bulan masa kepemimpinannya ini.
Monopoli ekonomi yang dikuasai oleh kelompok-kelompok tertentu yang mereka sebut oligarki dan disparitas harga kebutuhan pokok merupakan ‘benang kusut’ pembangunan yang harus ‘diurai’ Thomas
Mereka juga berharap agar Thomas dapat mendorong Jaksa menuntaskan kasus mafia tanah di Desa Merdeka dan kasus korupsi proyek kolam renang dan jeti apung di Pulau Siput Awololong.
“Kita masih merasa berduka atas kehilangan bupati sebelumnya, Bapak Eliasyer Yentji Sunur. Tapi kami harap bapak secepatnya memulai ini karena ini menyentuh persoalan dasar masyarakat,” kata Sekretatis Jenderal Front Mata Mera, Gebhardus A Kedang.
Gebhardus juga menyatakan dukungan kepada Thomas Ola terhadap prioritas pembangunan di Kabupaten Lembata selama 10 bulan sisa masa kepemimpinan paket politik Eliyaser Yentji Sunur dan Thomas Ola.
“Kami ikuti pernyataan bapak di media terkait prioritas pembangunan, ini kami dukung. Statemen bapak yang tersebar di media sosial membawa angin segar untuk untuk masyarakat Lembata,” ucapnya.
Sementara itu Menteri Perempuan Front Mata Mera, Siti Jubaida juga menyoroti tingginya angka kekerasan terhadap perempuan dan anak di Kabupaten Lembata.
Siti mengatakan, selain mendorong agar semua kasus dituntaskan secara hukum, akses pendidikan bagi perempuan juga harus menjadi prioritas utama Pemerintah Kabupaten Lembata.
Menurutnya optimalisasi peran PKK di tingkat desa merupakan langkah strategis bagaimana pemerintah memberikan akses pendidikan informal maupun formal kepada perempuan.
“Kami merasa (isu perempuan) sangat perlu dibicarakan. Kami berharap bapa bisa memberikan arahan kepada semua kepala desa untuk mengalokasikan sejumlah anggaran kepada PKK untuk optimalisasi pemenuhan kebutuhan gizi bagi anak dan pendidikan bagi kaum perempuan,” kata Siti.
Menanggapi hal ini, Thomas Ola mengatakan, meski memiliki waktu kurang lebih hanya 10 bulan, dirinya berkeinginan meletakan dasar pembangunan yang baik melalui kebijakan-kebijakan yang menyentuh langsung pada persoalan kebutuhan dasar masyarakat Lembata.
“Saya wakafkan diri untuk Lembata. Tidak ada kepentingan lain. Yang paling penting saat ini adalah menjawab persoalan-persoalan masyarakat. Saya berkeinginan meletakan dasar pembangunan yang baik dan benar,” ungkap Thomas.
Thomas mengatakan, untuk mengendalikan disparitas harga kebutuhan pokok dan harga barang manufaktur lainnya, Pemda Lembata akan memanfaatkan gudang di Pasar Wulen Luo menjadi gerai maritim.
“Skemanya seperti apa nanti kita bicara dengan Pelni, Syahbandar dan pihak terkait lainnya. Hadirnya tol laut ini harus benar-benar kita manfaatkan untuk masyarakat yakni memperkecil perbedaan harga di Surabaya dan Lembata,” kata Thomas.
Dia melihat perbedaan harga barang antara Surabaya dan Lembata sangat jauh. Padahal menurutnya, kehadiran tol laut harusnya bisa menekan disparitas harga di kota besar lainnya di Indonesia dengan Lembata.
Reformasi birokrasi juga menjadi fokus utama Thomas Ola saat dirinya mendapatkan SK defenitif menjadi Bupati Lembata.
“Saya ingin menjadikan ini sebuah legasi (warisan) ke depan. Peran Beperjakat, para asisten harus dihidupkan kembali. Ini anak Lewotana kita semuanya mampu, kita hanya butuh menempatkan mereka di tempat yang tepat. Dan saya akan melakukan rotasi di sini,” ungkap Thomas.
Oleh karena itu, Thomas juga meminta Front Mata mera untuk membantunya, berkolaborasi mengawal pemerintahan ini selama 10 bulan ke depan.
Dia juga berharap kolaborasi antara Front Mata Mera dan Pemerintah untuk mendorong upaya-upaya penegakan hukum terhadap beberapa kasus di Lembata seperti pengrusakan hutan mangrove akibat tambak udang, mafia tanah desa Merdeka dan proyek kolam dan jeti apung Pulau Siput Awololong.
Isu perempuan menurutnya sangat penting untuk dibicarakan, berkaitan dengan akses pendidikan dan tingginya angka kekerasan terhadap perempuan di Lembata.
Saat ini Pusat Pelayanan Terpadu dan Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Kabupaten Lembata yang selama ini menangani persoalan perempuan dan anak telah dibekukan sebelumnya.
Tidak hanya itu, peran Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Anak Kabupaten Lembata juga belum dioptimalkan dengan baik.
“Kita punya senjata tetapi tidak punya peluru. Anggaran kalau tidak kita tempatkan di situ bagaimana orang mau bekerja. Ini jadi fokus perhatian pemerintah. Pemerintah tidak bisa bekerja sendiri. Harus ada kolaborasi antara pemerintah dengan teman-teman di organisasi dan LSM,” kata Thomas.
“Terkait dengan beberapa hal yang kalian tahu di media, maksud saya itu saya berikan warning supaya Sekda dan para asisten bahwa sebelum saya mendapatkan SK defenitif, mereka harus sudah menyiapkan segala sesuatunya. Karena saya punya waktu terbatas,” kata Thomas.
Di akhir pertemuan, Presiden Mata Mera, Abdul Basit Nolowala mengatakan, masyarakat Lembata menaruh harapan besar pada Plt Bupati Lembata, Thomas Ola Langoday untuk meletakan dasar pembangunan yang baik dan benar di sisa waktu 10 bulan ini. “Oleh karena itu kami dukung dan kami akan terus kawal. Ini menjadi awal yang baik, kami lihat ada angin segar perubahan yang akan bapa lakukan,” pungkas Basit.*(FMC)
