LABUAN BAJO, FLORESMERDEKA.COM–Desa yang senyap. Benar-benar desa mati. Hanya gundukan tebing bebatuan cadas menjulang diselingi ranting-ranting pohon dan savana yang kering kerontang. Pulau mungil berpenduduk kurang dari 2.000 jiwa itu tampak indah dipandang dari jauh, namun jika mendekat, tubuh terasa seperti terkena awan panas.
Cuaca siang itu memang sangat panas. Namun, penduduk yang umumnya berprofesi sebagai nelayan tradisional itu tetap beraktivitas seperti biasa. Sebagian turun ke laut mencari ikan dengan perlengkapan seadanya.
Menurut ceritera, penduduk Papagarang berasal dari beragam suku antara lain suku Bajo, Bima, Bugis atau Makassar. Mereka datang dan menetap di pulau terebut jauh sebelum Indonesia merdeka.
Mutalib (81), sesepuh Pulau Papagarang mengisahkan pada awalnya pulau itu hanya dihuni oleh beberapa nelayan. Kampung pertama terletak di bagian selatan atau dikenal dengan sebutan Kampung Batu. Dinamakan Kampung Batu karena di lokasi tersebut terdapat sejumlah batu berukuran besar, tempat para nelayan menjemur ikan. Rumah-rumah beratapkan daun gebang berbentuk panggung, layaknya rumah orang-orang suku Bajo pada umumnya.
Kala itu sekitar tahun 1950-an. Pada suatu hari terjadi tragedi yang mengenaskan. Seorang bocah terjatuh dari rumah panggung dan hanyut terbawa arus. Orang tua bocah yang naas itu baru mengetahui kejadian itu, sesaat mereka bangun pagi.
Bocah itu berhasil ditemukan di antara rimbunan pohon bakau sudah dalam keadaan tak bernyawa. Kejadiaan itu membuat warga takut dan segera berpindah ke lokasi lain yang terletak di bagian utara Papagarang. Demikian cikal bakal Kampung Papagarang yang kita kenal sampai sekarang.
Terserang Wabah Muntaber
Sebagai generasi awal, Muthalib mengetahui banyak hal terkait dinamika kehidupan masyarakat Pulau Papagarang. Dikisahkan, pada tahun 1965, sebagian warga terserang beberapa penyakit mematikan seperti muntah dan berak (Muntaber) atau dikenal dengaan sebutan diare hingga dan gatal-gatal dan malaria. Banyak warga terutama anak-anak meninggal dunia.
“Waktu itu banyak anak yang meninggal dunia terjangkit wabah muntaber, gatal-gatal dan malaria,” kisahnya mengenang masa-masa sulit yang mereka alami.
Selain wabah penyakit, siang malam warga dihantui bahaya abrasi yang sewaktu-waktu datang menghadang. Kala itu akses trasportasi kedaraan dari Papagarang boleh dibilang sangat susah. Warga Papagarang sangat jarang keluar daerah jika tidak ada keperluan yang penting dan mendesak. Sarana transportasi pun masih sangat terbatas. Mereka masih menggunakan sampan atau perahu berlayar yang hanya mengandalkan tenaga angin atau manusia.
Penduduk pada umumnya bermatapencaharian sebagai nelayan tradisional. Mereka menggunakan alat tangkap sederhana seperti pukat atau alat mancing. Dinamika kehidupan sehari-hari berjalan normal dan biasa-biasa saja. Mereka masih mempertaahankan adat budaya dan kebiasaan lokal yang mereka anut secara turun temurun.
Pada musim tertentu yang dikenal dengan nama bulan “buka ikan” yakni bulan yang biasa ditetapkan untuk mencari ikan. Sebelum melaut, didahului dengan ritual adat yang dipimpin oleh tua adat setempat. Pada bulan itu, ikan jenis Carah merupakan ikan yang paling banyak ditangkap dan digemari oleh warga. Sebagian hasil tangkapan mereka jual ke luar pulau, ke pasar-pasar tradisional yang ada di daratan Flores bagian barat dan untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga.
Perampasan hak oleh taman nasional
Meskipun berprofesi sebagai nelayan, namun hampir semua penduduk Papagarang memiliki tanah dengan luas yang bervariasi. Meskipun memiliki tanah namun tanah-tanah itu belum disertifikasi oleh pihak pertanahan. Konon kabarnya tanah-tanah itu merupakan milik Negara apalagi ketika Papagarang dimasukan sebagai bagian dari kawasan konservasi sumber daya alam berstatus taman nasional.
“Kawasan-kawasan yang dulu menjadi sumber kehidupan bagi nelayan untuk menangkap ikan dan hasil laut lainnya telah dikapling oleh pemerintah dan dijadikan sebagai bagian dari kekayaan yang dilindungi”
Ironisnya, warga mengaku setia membayar pajak kepada pemerintah. Warga mengaku tidak tahu alasan pemerintah melarang warga memiliki sertifikat atas tanah-tanah milik mereka.
“Sampai sekarang kami bingung dan tidak paham dengan peraturan yang melarang tanah-tanah kami disertifikat. Padahal tanah wariskan dari orang tua kami,” ujar Suharto seorang tokoh masyarakat.
Sejak ditetapkan sebagai kawasan konservasi tahun 1980-an, sebagian aset masyarakat diambilalih oleh pemerintah tanpa ganti rugi yang layak. Sistem dan peraturan yang dibuat secara langsung telah mencaplok dan membatasi akses masyarakat untuk memperoleh penghidupan yang layak.
Kawasan-kawasan yang dulu menjadi sumber kehidupan bagi nelayan untuk menangkap ikan dan hasil laut lainnya telah dikapling oleh pemerintah dan dijadikan sebagai bagian dari kekayaan yang dilindungi. Adat budaya dan kearifan-kearifan lokal mereka pun perlahan-lahan pudar dan terancam hilang. Sistem zonasi dengan berbagai larangan telah menyebabkan warga semakin tak berdaya. “Hidup kami tambah susah, setelah adanya taman nasional,” ujarnya.
Pada tahun 2.000 Ketua DPRD Manggarai, Stanis Kani bersama sejumlah pejabat pernah datang untuk sosialisasi tentang zonasi di taman nasional. “Waktu itu ketua DPRD ancam kami, jika tidak mau masuk taman nasional, silakan keluar dari NKRI. Saya sempat robek dokumen mereka waktu itu,” kenang Suharto.
Entah bagaimana proses selanjutnya, ia sudah tidak mengetahuinya. Namun belakangan, semua warga di pulau itu kaget ketika pulau beserta aset-aset mereka seperti tanah telah dikapliing masuk sebagai bagian dari kawasan konservasi sumber daya alam. Warga sempat beberapa kali melakukan aksi protes namun sampai sekarang belum ada penyelesaiannya.
Berdasarkan data, mayoritas penduduk Papagarang bekerja sebagai nelayan dan hanya sedikit yang berprofesi sebagai PNS dan pengusaha/pedagang kecil dan menengah. Tingkat pendidikan penduduk Papagarang pun tergolong sangat rendah. Rata-rata hanya berpendidikan tamat SD atau SMP dengan angka buta huruf yang masih relatif tinggi yakni sebanyak 271 jiwa berusia di atas 55 tahun.
Sedangkan lembaga pendidikan di Papagarang sebanyak dua sekolah yakni jenjang Sekolah Dasar (SD) dan Sekolah Menengah Atas (SMP). Dengan jumlah guru untuk SD sebanyak 11 orang dengan rincian, 5 guru berstatus PNS dan 6 guru masih berstatus guru komite. Sedangkan untuk SD, jumlah guru sebanyak 12 orang dengan rincian 1 orang berstatus PNS dan 11 orang guru honor komite.
Angka dan derajat kehidupan kesehatan masyarakat Papagarang tergolong relatif masih rendah, meskipun kini mengalami perubahan. Kesadaran masyaraat untuk hidup sehat belum banyak perubahan. Meskipun belum ada data yang pasti, namun menurut keterangan petugas medis menyebutkan angka kematian ibu dan anak serta gizi buruk sedikit mengalami penurunan.
Saat ini terdapat satu pusat pelayanan kesehatan terpadu (pustu) yang pembangunannya menggunakan dana atau program PNPM-MP tahun 2014. Aktivitas pelayanan kesehatan berjalan baik didukung seorang bidan desa dan perawat. Meskipun fasilitas belum memadai namun pelayanan masih tetap berjalan normal.
Kehidupan sosial keagamaan masarakat Papagarang pun cukup harmonis karena hampir 100% penduduk memeluk agama Islam yang taat. Relasi antara warga relatif rukun dan terjaga dengan baik. Meskipun berasal dari beragam dengan karakteristik masyarakatnya yang berbeda-beda namun keseharian hidup mereka sangat harmonis dan terawatt baik. (Kornelius Rahalaka)
