KPK Dukung Pemda Tertibkan Aset Bermasalah - FloresMerdeka

Home / HUKUM dan HAM

Kamis, 9 Desember 2021 - 02:19 WIB

KPK Dukung Pemda Tertibkan Aset Bermasalah

KPK bersama Pemda saat menggelar kegiatan penertiban aset bermasalah.(Foto:ist)

KPK bersama Pemda saat menggelar kegiatan penertiban aset bermasalah.(Foto:ist)

LABUAN BAJO,FLORESMERDEKA.com-Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mendukung langkah Pemerintah daerah (Pemda) Manggarai Barat (Mabar) menertibkan aset-aset yang bermasalah. Kegiatan penertiban ini digelar selama dua hari, 7- 8 Desember 202.Hal ini juga berkaitan dengan peringatan hari antikorupsi sedunia (Hakordia) 2021 di Nusa Tenggara Timur (NTT).

Wakil Ketua KPK Nawawi Pomolango yang turut dalam kunjungan penertiban aset di lapangan menjelaskan, kehadiran KPK dalam rangka penguatan tata kelola pemerintah daerah melalui delapan area intervensi. Kegiatan ini merupakan bagian dari implementasi dua dari delapan area intervensi yakni terkait dengan manajemen aset daerah dan optimalisasi pendapatan asli daerah.

Ia menyebutkan, kegiatan penertiban aset yang terdiri dari sejumlah hotel dan restauran dilakukan dalam rangka program optimalisasi pendapatan daerah melalui sektor pajak daerah dan penertiban aset. Program pengelolaan aset pemerintah daerah dilakukan untuk mengantisipasi tindak pidana korupsi. KPK, sebut dia, mendapati banyak sejumlah persoalan terkait pengelolaan aset yang membuka peluang terjadinya kerugian negara atau daerah.

“Salah satunya karena aset yang tidak memiliki legalitas sehingga kerap menjadi obyek sengketa dan berpotensi beralih kepemilikan,”ujarnya.

Penertiban dilakukan terhadap sejumlah aset bermasalah dan terhadap pelaku usaha yang melanggar ketentuan. Seperti terkait pemanfaatan ruang kawasan sempadan pantai dan tunggakan pajak daerah. Selain itu, KPK juga menemukan potensi terjadinya kebocoran penerimaan negara atau daerah karena kewajiban pajak yang tidak ditunaikan oleh pelaku usaha.

Sementara itu, Bupati Manggarai Barat Edistasius Endi mengungkapkan bahwa pemerintah telah mendata dan terus melakukan pengawasan terhadap sejumlah aset dan properti yang dibangun tidak sesuai pengajuan izin dan melanggar ketentuan peraturan serta melanggar kewajiban pajak. Menurut Bupati Endi, ada dua aspek yang dilanggar yakni terkait tata ruang dan kewajiban membayar pajak yang tidak tepat waktu atau jumlah yang tidak riil atau sebenarnya.

Dia menjelaskan, sejumlah sebelas hotel dan properti yang telah diaudit dan dinilai melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku sehingga wajib dikenakan sanksi administratif terhadap pemilik bangunan tersebut. Sejumlah properti yang ditertibkan yakni Restoran Artomoro. Restauran ini tercatat tidak melakukan kewajiban terkait setoran pajak daerah yang menjadi kewenangan pemda sebesar Rp 841 juta.

Selain itu terhadap pelaku usaha pemilik hotel yang tidak menaati persyaratan dalam perizinan dan peraturan perundang-undangan bidang penataan ruang dan bangunan gedung, seperti Ayana Komodo Resort, Hotel La Prima dan Local Collection.

Dia menjelaskan, sesuai Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Manggarai Barat Tahun 2012 – 2031 telah menetapkan kawasan sempadan pantai berjarak 100 meter dari titik pasang tertinggi ke arah darat. Berdasarkan Pasal 62 UU Nomor 26 Tahun 2007 tentang penataan ruang bahwa setiap orang yang melanggar pemanfaatan ruang dikenai sanksi administratif.

Pengenaan sanksi administratif berupa besaran nilai denda administratif mengacu kepada ketentuan kriteria sebagaimana diatur dalam peraturan terkait. Merujuk hal tersebut, Pemda Mabar telah menetapkan sanksi administratif berupa denda kepada Ayana Komodo Resort sebesar Rp18,8 Miliar dan Rp 5,8 Miliar kepada La Prima.

Kegiatan penertiban ini dipimpin langsung oleh Bupati Manggarai Barat bersama perwakilan Kementerian ATR/BPN dan Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan (KSOP). Rombongan juga mendatangi sejumlah pengelola kapal phinisi terkait perizinan seperti Surat Izin Operasi dan TDUP (tanda daftar usaha pariwisata), perizinan dari KSOP dan kewajiban retribusi sampah yang menjadi kontribusi bagi penerimaan daerah.

Sementara itu, berdasarkan data, tercatat sebanyak 680 kapal phinisi yang beroperasi di perairan Labuan Bajo. Jika tidak mengantongi izin maka pemerintah akan melarang kapal-kapal tersebut beroperasi. Selain itu, rombongan juga mengunjungi sejumlah dermaga yang dibangun di Labuan Bajo.*(fmc)

Share :

Baca Juga

HUKUM dan HAM

Sidang Kasus Korupsi Awololong, JPU Hadirkan Sejumlah Saksi

HUKUM dan HAM

Oknum Polisi Diduga Aniaya Seorang Petugas Security

HUKUM dan HAM

Efrem Pasutrisno Terlibat Lakalantas

HUKUM dan HAM

Polres Manggarai Amankan Tiga Terduga Pelaku Trafficking

HUKUM dan HAM

Polisi Ringkus Residivis Curas

HUKUM dan HAM

Polres Manggarai Ringkus Pelaku Curanmor

HUKUM dan HAM

Polisi Ringkus Pencuri HP

HUKUM dan HAM

Pelajar di Reo Setubuhi Bocah 7 Tahun