Kasus Proyek Sarpras Pariwisata Mabar Naik Status - FloresMerdeka

Home / HUKUM dan HAM

Senin, 7 Maret 2022 - 00:31 WIB

Kasus Proyek Sarpras Pariwisata Mabar Naik Status

Dermaga wisata Gua Rangko.(Foto:ist)

Dermaga wisata Gua Rangko.(Foto:ist)

LABUAN BAJO, FLORESMERDEKA.com-Kasus dugaan korupsi proyek pembangunan sarana dan prasarana (Sarpras) pariwisata dermaga boardwalk wisata Gua Rangko tahun 2019 naik status yakni dari penyelidikan ke tahap penyidikan.

Proyek milik Dinas Pariwisata Ekonomi Kreatif dan Kebudayaan (Disparkrafbud) Kabupaten Manggarai Barat (Mabar) senilai Rp.737.163.398 itu dikerjakan oleh CV Graha Mandiri Pratama yang beralamat kantor di Kupang, Nusa Tenggara Timur (NTT).

Kapolres Manggarai Barat AKBP Felli Hermanto melalui Kasat Reskrim Iptu Yoga Dharma Susanto, Jumat (4/3/2022) menyatakan, kasus dugaan korupsi dermaga boardwalk wisata Gua Rangko milik Dinas Pariwisata Ekonomi Kreatif dan Kebudayaan (Disparkrafbud) Mabar telah dinaikkan statusnya dari penyelidikan ke penyidikan setelah Polres Mabar menggelar perkara atas kasus tersebut.

“Untuk kasus boardwalk wisata Gua Rangko sudah dinaikan statusnya ke tahap penyidikan,” ujarnya.

Namun Yoga mengatakan, untuk penetapan tersangka dalam kasus ini masih menunggu hasil audit penghitungan kerugian keuangan negara (PKKN) yang akan dilakukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPKP) Provinsi NTT. Tujuan audit yakni untuk mengetahui berapa nilai kerugian keuangan negara yang diakibatkan oleh adanya dugaan korupsi proyek pembangunan dermaga boardwalk wisata Gua Rangko tersebut.

Usai pemeriksaan audit kerugian keuangan maka penyidik akan melakukan gelar perkara guna menetapkan tersangka. Ia belum memastikan kapan dilakukan penetapan tersangka, namun ia menyebutkan salah satu calon tersangka yakni kepala pengguna anggaran (KPA) dan kontraktornya.

Dia menyebutkan, selain kedua oknum tersebut di atas, tidak menutup kemungkinan ada tersangka lain. Ia juga menjelaskan, terkait penetapan tersangka tindak pidana korupsi, hal itu telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999. Ancaman hukuman penjara minimal empat tahun dan maksimal 20 tahun, dengan denda paling sedikit 200 juta dan paling banyak satu miliar. *(fmc)

Share :

Baca Juga

HUKUM dan HAM

Dua Anggota Polisi Dipecat

HUKUM dan HAM

Diduga Berselingkuh, Oknum Anggota DPRD Lembata Dipecat

HUKUM dan HAM

Pater Simon Tukan: Intervensi Politik pada Hukum yang Memalukan

HUKUM dan HAM

Terdakwa Korupsi SPAM Ile Boleng Divonis 8 Tahun Penjara

HUKUM dan HAM

Gara-Gara Jimat, Ola Penggal Kepala Hamdan

HUKUM dan HAM

KPH Laporkan Para Perambah Hutan Bowosie ke Polisi

HUKUM dan HAM

Diduga Berzinah, Oknum Anggota DPRD Lembata Dipolisikan

HUKUM dan HAM

Jaksa Tuntut Terdakwa Dua Tahun Penjara