Jaksa Tuntut Terdakwa Dua Tahun Penjara - FloresMerdeka

Home / HUKUM dan HAM

Jumat, 22 April 2022 - 01:02 WIB

Jaksa Tuntut Terdakwa Dua Tahun Penjara

Sidang perkara korupsi proyek pembangunan kantor camat Buyasuri, Lembata.(Foto:ist)

Sidang perkara korupsi proyek pembangunan kantor camat Buyasuri, Lembata.(Foto:ist)

KUPANG, FLORESMERDEKA.com- Jaksa Penuntut Umum (JPU) Kejaksaan Negeri Lembata menuntut tiga terdakwa masing-masing Mahmud Rempe selaku pengguna anggaran, Cornelis Ndapamerang sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan Yohanes Nade Tupen Kuasa Direktur CV.Tekno Krajaba dua tahun penjara.

Tuntutan JPU tersebut dibacakan dalam sidang perkara dugaan korupsi proyek pembangunan Kantor Camat Buyasuri, Kabupaten Lembata yang digelar di pengadilan tindak pidana korupsi (Tipikor) Kupang, Kamis (21/4/2022).

Sidang dipimpin Hakim Ketua Anak Agung Oka Mahardika, para terdakwa didampingi kuasa hukum Rizal Simon Thene dan Ahmad Azis Ismail dari Firma Hukum ABP dan Berto.

Menurut JPU para terdakwa dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dalam dakwaan subsidair pasal 3 Jo. pasal 18 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Perbuatan ketiga terdakwa telah merugikan keuangan negara sebesar Rp.139.161.850,04 berdasarkan perhitungan kerugian negara oleh akuntan independen pada kantor kecamatan Buyasuri tahun anggaran 2014. Dalam temuan itu tim akuntan independen menyimpulkan telah terjadi penyimpangan antara yang seharusnya dengan senyatanya.

Terjadinya Penyimpangan

“Dengan terjadinya penyimpangan tersebut, maka kerugian keuangan negara atas pekerjaan pembangunan gedung kantor kecamatan Buyasuri pada kantor kecamatan Buyasuri tahun anggaran 2014 dapat dihitung secara nyata dan pasti jumlahnya,”terang Jaksa Isfardi dalam surat tuntutannya.

Sidang akan dilanjut pada Kamis, (28/4/2022) dengan agenda pembacaan pledoi dari kuasa hukum terdakwa. Kuasa hukum para terdakwa menyatakan. Pihaknya akan menyampaikan nota pembelaan. Kuasa hukum terdakwa menyatakan, pihaknya memiliki tafsiran dan pendapat hukum yang berbeda dengan JPU terkait fakta yang terungkap dalam persidangan. Perbedaan atas fakta sidang antara JPU dan kuasa hukum akan nantinya akan dipertimbangkan oleh majelis hakim sebelum menjatuhkan putusan.

Para kuasa hukum terdakwa meyakini ketiga terdakwa tidak bersalah karena itu mereka harus dibebaskan karena fisik pekerjaan sudah mencapai 61,94%, sedangkan realisasi keuangan baru 50%.

“Masih ada sisa keuangan sebesar 11,94% yang belum dibayar oleh negara kepada terdakwa. Ini fakta yang terungkap dalam persidangan,”ujar salah seorang kuasa hukum terdakwa.

Kuasa hukum para terdakwa mengatakan, perbuatan terdakwa justru menguntungkan negara. Karena itu, perbuatan terdakwa yang menguntungkan negara tidak bisa dihukum dengan UU Tipikor. *(fmc)

Share :

Baca Juga

HUKUM dan HAM

Pelaku Pemerkosaan di Rana Mbata Belum Ditahan

HUKUM dan HAM

Polres Mabar Ringkus Penyelundup BBM

HUKUM dan HAM

JPU Tuntut Silvester Samun Dua Tahun Penjara

HUKUM dan HAM

Polisi Ringkus Residivis Curas

HUKUM dan HAM

Rekaman Video Porno, Gadis Manggarai Diperas

HUKUM dan HAM

Menelisik Kasus Penangkapan Warga Golo Mori

HUKUM dan HAM

Terpidana Veronika Syukur Bayar Rp.650 Juta

HUKUM dan HAM

Thomas Sawu Raring Ditemukan Tewas Mengenaskan