FSBDSI Kecam Kebijakan Pemda Lembata Turunkan Upah KSO - FloresMerdeka

Home / Dinamika Daerah

Minggu, 15 Mei 2022 - 23:54 WIB

FSBDSI Kecam Kebijakan Pemda Lembata Turunkan Upah KSO

Karolus Kia Burin

Karolus Kia Burin

LEWOLEBA, FLORESMERDEKA.com-Federasi Serikat Buruh Demokrasi Seluruh Indonesia (FSBDSI) Kabupaten Lembata prihatin atas kebijakan Pemerintah daerah (Pemda) Lembata dalam penetapan upah Tenaga Kerjasama Operasional (KSO) yang sangat kecil dan jauh dari kelayakan hidup.

Ketua Dewan Pimpinan Cabang (DPC) FSBDSI Lembata, Karolus Kia Burin menyatakan, gaji KSO jauh dari Upah Minimum Provinsi (UMP) yang ditetapkan oleh gubernur NTT Kondisi ini mengakibatkan, para tenaga KSO yang mengabdi di daerah ini sangat memprihatinkan. Ia bahkan mengatakan, bukan hanya gaji tenaga KSO yang diturunkan, tapi tambahan penghasilan para Pegawai Negeri Sipil (PNS) juga diturunkan sebesar 50 persen.

“Tenaga KSO ini adalah aparatur pemerintah daerah dan pelayan masyarakat. Mereka telah mengabdi bertahun-tahun untuk kemajuan daerah dan kesejahteraan rakyat Lemabata. Penetapan gaji seperti ini, memperlihatkan bahwa kita sedang merendahkan martabat kemanusiaan dan kesejahteraan hidupnya,”ujar Burin di kediamannya, Minggu (15/5/2022).

Menurut Burin, tenaga KSO adalah manusia yang secara filosofis-religius adalah makluk paling mulia dari segala ciptaan Allah lainnya. Mereka diciptakan sesuai Citra Allah tapi mereka direndahkan martabat dan kesejahteraannya. Kebijakan menurunkan gaji KSO berdampak pada kesejahtraan hidup mereka.

Mantan Kepala bagian Humas Setda Lembata ini mengutip data yang diperoleh bahwa jumlah tenaga KSO sekitar 1800 orang. Namun, mereka dibayar dengan upah sebesar Rp 900.000 per bulan. Menurut dia, upah senilai tersebut sangat kecil dan jauh dari UMP tahun 2022 di mana berdasarkan SK Gubernur NTT Nomor 392/KEP//HK/2021 tanggal 19 Nopember 2021 yakni  sebesar  Rp1.975.000.

Menurut dia, kebijakan pemerintah yang menurunkan upah KSO berdampak pada pemenuhan kebutuhan hidup keluarga. Akibat lanjutnya, banyak KSO yang terpaksa kredit uang di bank. Ia mengaku sejumlah tenaga KSO mengeluh, mereka terpaksa kredit uang dibank untuk biaya pendidikan dan kebutuhan lainnya karena upah yang sebelumnya, sebesar Rp1.975.000 diturunkan.

“Sangatlah keliru jika Pemkab Lembata menurunkan gaji Tenaga KSO hanya untuk menutup pinjaman dana PEN sebesar Rp 225 Miliar selama 8 tahun untuk membanguna infrastruktur jalan dan jembatan misalnya. Padahal, jalan dan jembatan itu dikategorikan sebagai Sumber Daya Buatan (SDA) yang nilainya dibawah nilai sumber daya manusia yang menjadi makluk ciptaan Allah paling mulia,” tandasnya.

Menyikapi persoalam upah tenaga KSO tersebut, Burin menyatakan, FSBDSI akan berjuang keras melalui Penjabat Bupati Lembata bersama DPRD agar mengusulkan pengembalian kesejahteraan tenaga KSO melalui perubahan APBD Lembata tahun 2022 atau paling lambat dialokasikan kembali dalam APBD murni tahun 2023.*

Editor : Kornelis Rahalaka

Share :

Baca Juga

Dinamika Daerah

Ratusan Warga Desa Belabaja Alami Krisis Air Bersih

Dinamika Daerah

Warga Kantongi Surat Izin Babat Mangrove

Dinamika Daerah

Sekda Matim Serahkan Sertifikat Hasil Evaluasi Pelayanan Publik Tahun 2020

Dinamika Daerah

Pelaku Perjalanan “Banjiri” Lembata

Dinamika Daerah

Paket Misi Adukan KPU Mabar ke Bawaslu

Dinamika Daerah

Pentingnya Penerapan CHSE untuk MICE Pariwisata
Serah terima kunci ruang kelas kepada pengelola sekolah.(Foto: Ist)

Dinamika Daerah

SMK Nawacita Mego Dapat Kado dari Yayasan Heppy Hearts Indonesia

Dinamika Daerah

Hugo Parera Salurkan Beasiswa PIP untuk 2.555 Siswa